Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemberlakuan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen semestinya tidak mengundang pihak mana pun untuk saling menyalahkan.
Terlebih lagi, PDI Perjuangan yang dari awal mendukung malah sekarang paling kritis dan meminta dibatalkan.
Saleh pun mempertanyakan kenapa kebijakan ini diminta dibatalkan di saat sudah mau diimplementasikan? Apakah pada saat pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hal ini tidak terpikirkan?
"Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya, sekarang semestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat," kata Saleh melalui siaran pers, Selasa (24/12/2024).
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu melihat PDIP tidak mau terlibat lagi. Itulah sebabnya parpol pimpinan Megawati Soekanroputri mengkritik dan menolak kebijakan tersebut, sehingga terkesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat.
"Padahal, kebijakan ini dulu didukung, bahkan sudah diatur timeline untuk implementasinya. Nah, waktunya sudah tiba. Sebagai sebuah ketentuan UU, itu harus dilaksanakan. Presiden kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan per-UU," tuturnya.
Saleh mengatakan bila kenaikan PPN 12 persen mau dibatalkan atau ditunda, UU-nya pun harus direvisi. Atau, bisa juga melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) biar dinilai oleh hakim.
"Fraksi PAN juga menilai bahwa kebijakan ini berat, tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat," ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut jangan ada yang saling menyalahkan soal kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Sentil PDIP.
- Bendungan Hasto
- Hasto jadi Tersangka, Ronny Mengonfirmasi Keterangan Bu Mega
- Gaikindo Sebut Insentif Mobil Hybrid Bisa Pulihkan Industri Otomotif
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini