Soal PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Politikus PAN: Rakyat Makin Menjerit, Batalkan Saja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik pemerintah terkait wacana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
“Wacana ini tidak rasional. Pemerintah mesti menghentikannya,” tegas Guspardi, Senin (14/6).
Menurut dia, masyarakat resah mendengar kabar mengejutkan bahwa sejumlah bahan sembako dan jasa pendidikan akan dikenakan PPN.
Dia menyebut draf revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) diduga bocor dan beredar di tengah masyarakat.
“Jika memang benar ada wacana pemerintah tentang PPN untuk sembako dan jasa pendidikan tentu akan menaikkan harga dan jasa tersebut juga memicu inflasi,” ujar Guspardi.
Menurut dia, yang sangat terpukul tentu saja masyarakat lapis bawah. Daya beli masyarakat yang sudah turun drastis di tengah kondisi masyarakat yang terbebani akibat pandemi Covid-19, pengangguran bertambah dan jurang kemiskinan makin menganga.(fri/jpnn)
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik pemerintah terkait wacana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Uya Kuya Ungkap Alasan Berada di LA saat Masa Reses DPR RI
- Polisi Tewas Ditusuk Bandar Narkoba, Sahroni Ingin Pelaku Dituntut Pidana Mati
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Ada Sindikat Penjual Bayi Promosi di TikTok, Sahroni Minta Polri Tingkatkan Patroli Digital!
- Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut
- Uya Kuya Bikin Konten di Lokasi Kebakaran Los Angeles, Kinerjanya di DPR Disorot