Soal PPN Sembako, Rizal Ramli: Masyarakat Makin Tercekik
jpnn.com, JAKARTA - Begawan ekonomi Rizal Ramli mengkritisi rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap sembako. Menurut Rizal, masyarakat makin tercekik atas rencana tersebut.
"Dengan demikian, masyarakat kena tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN,” kata Rizal saat dihubungi, Kamis (10/6).
Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu pun menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap sembako berimbas ke sisi daya beli.
Masyarakat berpotensi tidak mampu membeli sembako atas rencana pemerintah tersebut. Terlebih lagi, banyak masyarakat terdampak dari sisi perekonomian selama pandemi Covid-19.
“Kondisi riil hari ini masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tetapi kebijakan pemerintah justru menyebabkan sembako makin mahal. Tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat,” beber tokoh gerakan mahasiswa 77/78 itu.
Rencana pengenaan pajak itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4A draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 Tahun 1983, menyebutkan barang kebutuhan pokok dan hasil pertambangan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.(ast/jpnn)
Begawan ekonomi Rizal Ramli mengkritisi rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap sembako. Menurutnya, masyarakat makin tercekik atas rencana tersebut.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Berikan 10 Kg Beras Selama 6 Bulan
- Sebegini Harga Bahan Pangan Secara Umum, Berapa Harga Cabai dan Minyak?
- Masuk Gang Dame Medan, Wapres Gibran Bagikan Paket Sembako ke Warga
- Pertamina Siap Layani Masyarakat Saat Nataru 2024-2025
- Patroli ke Pasar Tradisional, Tim Polres Pelalawan Pantau Ketersediaan Sembako Menjelang Nataru
- Perusahaan Tambang Harus Memberikan Dampak Positif Kepada Masyarakat