Soal PTM Juli 2021, Prof Zainuddin Ingatkan Menteri Nadiem Jangan Memaksa
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mulai pesimistis dengan model pembelajaran jarak jauh alias PJJ.
Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab proses belajar mengajar tidak efektif. Selain itu pelaksanaan PJJ masih banyak menyimpan masalah baik di kota besar seperti Jakarta, apalagi di kota-kota kecil.
Kondisi itulah menurut Prof Zainuddin yang membuat Menteri Nadiem menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tak dapat ditawar lagi.
"PTM silahkan dilaksanakan, tetapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik," kata Prof Zainuddin Maliki menanggapi kebijakan membuka PTM awal tahun ajaran Juli 2021.
Bila pilihannya adalah melaksanakan PTM, katanya, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes penting untuk diperhatikan.
"Vaksinasi guru seyogianya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI, saat ini jumlah guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari total 5,6 juta orang. Hal ini tidak menjadi persoalan karena Kementerian Kesehatan disebutkan memiliki persediaan 75 juta dosis vaksin.
Persoalannya, kata Zainuddin, Kemendikbudristek melaporkan pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak di kota besar.
Prof Zainuddin Maliki minta Menteri Nadiem jangan sungkan turun ke lapangan dan berdialog dengan guru maupun orang tua murid soal PTM terbatas.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?