Soal PTM Juli 2021, Prof Zainuddin Ingatkan Menteri Nadiem Jangan Memaksa

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mulai pesimistis dengan model pembelajaran jarak jauh alias PJJ.
Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab proses belajar mengajar tidak efektif. Selain itu pelaksanaan PJJ masih banyak menyimpan masalah baik di kota besar seperti Jakarta, apalagi di kota-kota kecil.
Kondisi itulah menurut Prof Zainuddin yang membuat Menteri Nadiem menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tak dapat ditawar lagi.
"PTM silahkan dilaksanakan, tetapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik," kata Prof Zainuddin Maliki menanggapi kebijakan membuka PTM awal tahun ajaran Juli 2021.
Bila pilihannya adalah melaksanakan PTM, katanya, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes penting untuk diperhatikan.
"Vaksinasi guru seyogianya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI, saat ini jumlah guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari total 5,6 juta orang. Hal ini tidak menjadi persoalan karena Kementerian Kesehatan disebutkan memiliki persediaan 75 juta dosis vaksin.
Persoalannya, kata Zainuddin, Kemendikbudristek melaporkan pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak di kota besar.
Prof Zainuddin Maliki minta Menteri Nadiem jangan sungkan turun ke lapangan dan berdialog dengan guru maupun orang tua murid soal PTM terbatas.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus