Soal Putusan MK Nomor 60, Deddy PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol
![Soal Putusan MK Nomor 60, Deddy PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2021/11/25/anggota-komisi-vi-dpr-deddy-yevri-hanteru-sitorus-foto-dokpr-fgbx.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 60/PUU-XXII/2024 bisa dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik.
Sebab, kata Deddy, oligarki parpol belakangan ingin membajak kedaulatan rakyat demi menciptakan kotak kosong pada pilkada 2024.
"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (20/8).
Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) itu menyebut semua pihak sebaiknya menyambut positif putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bida menghadirkan lebih dari satu paslon dalam pilkada.
"Putusan ini harus dipandang positif, sebab memastikan hadirnya lebih dari satu pasang calon dalam pemilukada dan provinsi," ujar Deddy.
Eks aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu menyebut makin banyak calon dalam kontestasi politik membuat rakyat punya pilihan terhadap calon pemimpin.
"Itu baik bagi rakyat dan parpol, tetapi buruk bagi oligarki dan elite politik yang antidemokrasi," kata Deddy.
MK memutuskan parpol yang memperoleh suara sebesar 7,5 persen di parlemen daerah atau DPRD pada Pemilu 2024, bisa mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Deddy Yevri Sitorus menganggap putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk kemenangan melawan oligarki partai politik.
- RK-Suswono Menemui Sutiyoso, Bahas Masalah Banjir hingga Kemacetan
- MK Ingatkan Pembentuk UU Tidak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik
- Budi Arie Digaji Negara Buat Jadi Menkominfo, Bukan Jubir Keluarga Kaesang bin Jokowi
- Tok, MK Putuskan Permohonan Novel Cs soal Syarat Usia Capim KPK, Hasilnya
- Ronny Menduga Ada Mulyono di Balik Gugatan SK Kepengurusan PDIP
- Diimingi Rp300 Ribu, 5 Kader PDIP Mengaku Dijebak Menggugat, Kini Meminta Maaf kepada Megawati