Soal Ramadan, Pemerintah Diminta Tegas demi Persatuan

JAKARTA - Sejumlah ormas Islam meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi menyatukan umat Islam terkait penentuan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1434 H. Desakan itu disampaikan dalam sidang isbat di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (8/7).

Ormas Persatuan Umat Islam (PUI) yang hadir dalam sidang itu menilai penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri harus menjadi otoritas tunggal pemerintah. Karena itu pihak yang memiliki hitung-hitungan hisab dan rukiyah berbeda dengan pemerintah sebaiknya dilarang untuk mengumumkannya ke masyarakat.

"Zaman Nabi dulu, orang Badui juga lakukan hisab tapi tidak diumumkan. Mereka laporkan kepada ulil amri (pemerintah, red) dan nanti ulil amri berikan putusan," ujar Sekretaris PUI, Haris dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ia pun berharap otoritas pemerintah untuk menentukan awal Ramadan diperkuat dengan undang-undang. "Saya himbau DPR RI bahwa penetapan awal Ramadan dan Syawal tidak terpisahkan dari konsep persatuan Indonesia, karena itu harus ada arahan perundangan," imbuh Haris.