Soal Ramadan, Pemerintah Diminta Tegas demi Persatuan
Selasa, 09 Juli 2013 – 00:22 WIB
Sementara Wahdah Islamiyah menilai Kemenag sudah punya otoritas yang jelas dalam penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Oleh karenanya, Menteri Agama diminta berani mengambil langkah tegas.
"Karena otoritas sudah diberikan maka bapak Menteri Agama tidak ragu-ragu lagi dalam membuat keputusan yang menyatukan umat," ujar Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin.
Sementara itu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) menyampaikan bahwa metode hisab dan rukyat yang digunakan pemerintah adalah yang paling akurat. PBNU menilai hasil pengamatan hilal yang dilakukan pemerintah tidak perlu diragukan lagi.
"Menurut PBNU, hisab tidak boleh ditinggalkan karena memandu rukyah supaya tidak ngawur. Hisab menghindarkan dari hasil rukyah yang tidak berkualitas," ujar seorang perwakilan NU.
JAKARTA - Sejumlah ormas Islam meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi menyatukan umat Islam terkait penentuan awal Ramadan dan
BERITA TERKAIT
- Senator, Pj Gubernur, Hingga Ketua MRP Datangi Kemenpan-RB Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur
- Menteri Karding: Pekerja Migran Indonesia Harus Memiliki Keterampilan dan Mental Kuat
- Seleksi PPPK 2024 Sedang Proses, Muncul Usulan Baru dari Pak Gub
- Ingat ya, Pelamar PPPK 2024 Tahap 2 Berebut Sisa Formasi, Honorer Non-Database BKN Harus Cermat
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- Peringati Hari Toilet Sedunia, WPC Ajak Ratusan SD di Indonesia Lakukan Hal Ini