Soal RAPBN 2025, Said Abdullah: Waspadai Tren Kurang Baik di Indikator Sektor Keuangan

Asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang di usulkan oleh pemerintah kepada DPR, semisal, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp 15.900 sementara pemerintah Rp 16.000.

Namun, pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp 15.900 agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu pada pagi tadi.

“Yield SBN, Banggar DPR pada posisi batas atas 7,2 persen sementara pemerintah 7,3 persen,” ujar Said.

Menurut Said, pemerintah menyepakati usulan Banggar DPR atas batas atas yield. Sementara target lifting minyak bumi, Banggar DPR mematok volume yang lebih tinggi dari target pemerintah semula 580-601 ribu barel.

Banggar DPR mendukung usulan Komisi VII DPR di level 580-605, dan pemerintah sepakat atas hal itu.

Asumsi usulan Banggar di atas diletakkan dalam sejumlah landasan. Pertama, terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak makin tinggi, meskipun hal itu bisa kita pahami, karena era suku bunga tinggi jadi kecenderungan pada setahun ke depan.

Namun, resiko beban bunga yang akan dihadapi oleh pemerintah kedepan juga akan makin memberatkan.

Kedua, demikian juga dengan target lifting minyak bumi, posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi.