Soal Rencana Aksi 22 Juta Massa di MK, Hamdan Zoelva: Halalbilhalal di Rumah Saja

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva menilai rencana aksi massa ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 dibungkus dengan istilah halalbilhalal, apalagi jika label halalbihalal itu untuk menarik massa.
"Halalbilhalal di rumah sajalah, untuk apa juga halalbilhalal di lapangan. Begini, biasakan diri hidup bernegara dengan menghormati diskusi-diskusi negara," kata Hamdan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta semua pihak untuk menunggu putusan pengadilan dengan damai dan tertib. Hamdan mengharapkan tidak ada aksi inkonstitusional yang mengganggu jalannya persidangan.
"Ya, tunggu sajalah putusan pengadilan. Karena itulah lembaga negara yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini," kata Hamdan.
BACA JUGA: 22 Juta Massa Bakal Kumpul di MK Sambut Kemenangan Prabowo – Sandi?
Dia menyadari unjuk rasa merupakan hal yang biasa dan diatur dalam undang-undang. Namun, Hamdan mengingatkan aksi unjuk rasa harus mengedepankan kedamaian.
"Kalau terjadi ricuh saya kira tidak bisa dibenarkan, karena itu negara harus hadir," jelas Hamdan.
Di media sosial tengah ramai ajakan Aksi Super-Damai di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ajakan itu, massa disebutkan akan berkumpul di MK mulai dari 26 hingga 28 Juni. Massa yang hadir disebut-sebut mencapai 12 hingga 22 juta orang. (tan/jpnn)
Hamdan Zoelva mengimbau semua pihak untuk menunggu putusan pengadilan dengan damai dan tertib, tidak perlu aksi ke Mahkamah Konstitusi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis