Soal Reshuffle, Demokrat Tegaskan SBY Tak Perlu Didikte

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa, meminta partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk tidak mengintervensi apalagi mengancam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

“Partai koalisi tidak boleh mengancam presiden soal reshuffle. Tidak elok dari partai menentukan, meminta dan menunjuk menteri mana yang pantas diganti atau dipertahankan oleh Presiden SBY. Jangan berlebihan partai-partai yang meminta untuk ganti menteri tertentu,” kata Saan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (27/9).

Saan yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengatakan, Parpol mitra koalisi juga tidak boleh mengkritisi apalagi menunjuk nama menteri untuk diganti.  Selain itu Saan juga menjelaskan, Presiden SBY tidak memiliki kewajiban untuk mengajak Parpol membahas reshuffle.

“Kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden. Tidak ada keharusan untuk mengajak Parpol. Ketika mengajak bicara Parpol itu adalah itikad baik dari presiden,” papar Saan.