Soal 'Reshuffle', Ical-Akbar pun Terserah SBY

JAKARTA - Menanggapi isu yang berkembang terkait akan dilakukan reshuffle Kabinet Idonesia Bersatu jilid II yang baru saja berjalan sekitar 100 hari, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Aburizal Bakrie, juga turut menyatakan bahwa reshuffle itu merupakan hak Presiden sepenuhnya.

"Kalau bagi kita, orang yang tak benar dan sebagainya itu memang harus di-reshuffle. Karena kalau orang yang seperti itu, bukan hanya dari Presiden saja yang mau reshuffle. Kita dari partai juga mengusulkan untuk diganti," demikian dikatakan Aburizal - yang kerap disapa Ical - kepada wartawan, sebelum memberikan kata sambutan dalam acara Diklat Kader Golkar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (5/2).

Ketika disinggung mengenai elemen partai koalisi di Pansus yang disebut-sebut tak mendukung pemerintah, Ical mengatakan bahwa kesepakatan koalisi itu adalah untuk membuat suatu pemerintah yang baik. Karena itu katanya, yang paling baik bagi anggota koalisi di Pansus, justru adalah memberikan sesuatu yang paling benar bagi Presiden.

"Kontrak koalisi tidak ditandatangani oleh (Partai) Demokrat dengan partai-partai koalisi. Tetapi, kontrak ditandatangani Presiden dengan partai-partai. Jadi partai memiliki kewajiban memberikan yang benar kepada Presiden. Sehingga Presiden tak menjadi tersudut karena mendapat informasi yang tidak benar. Itulah suatu koalisi yang baik dan benar," paparnya.