Soal Revisi Pelabelan BPA, KPPU Bakal Undang Pemangku Kepentingan dan Para Pakar

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Chandra Setiawan mengatakan ada perbedaan perspektif antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan KPPU dalam melihat revisi kebijakan yang akan melabeli 'berpotensi mengandung BPA', pada galon guna ulang.
Menurutnya, kalau perspektif BPOM demi kesehatan masyarakat, sedangkan perspektif KPPU adalah jangan sampai regulasi itu dibuat untuk menguntungkan perusahaan tertentu saja.
Oleh karena itu, Chandra mengatakan KPPU akan mengundang para pihak untuk memperjelas persoalan terkait wacana pelabelan BPA ini.
Terlebih, 99 persen industri ini menggunakan galon tersebut, hanya segelintir yang menggunakan galon sekali pakai.
“Jadi, semua pemangku kepentingan kami undang untuk berdiskusi, temasuk para pakar dan para pelaku usaha yang mungkin diuntungkan dan yang merasa dirugikan dengan kebijakan BPOM itu,” katanya.
Namun, hingga kini, KPPU belum menerima draf terkait revisi aturan BPOM tentang pelabelan galon isi ulang.
Hanya saja, tegas Chandra, kalau mendasarkan pada keresahan terkait kontaminasi zat kimia berbahaya, selayaknya seluruh produk dikenakan perlakuan serupa.
“Apalagi, harus ada penelitian juga pembahasan bersama pelaku usaha, karena ini upaya untuk melindungi semua, bukan sebagian,” tegasnya.
Jangan sampai regulasi pelabelan BPA dibuat untuk menguntungkan perusahaan tertentu.
- KKI Temukan 40% Galon Guna Ulang Sudah Berusia di Atas 2 Tahun, Ini Bahayanya
- KKI: 75% Distribusi Galon Guna Ulang Tidak Penuhi Standar Keamanan
- Riset Terbaru USU Perkuat Deretan Bukti Ilmiah, BPA Tidak Terdeteksi pada AMDK
- Pakar: Survei LSI Soal Hasto Kristiyanto Tabrak Asas Praduga Tak Bersalah
- Penelitian Terbaru USU: BPA Tak Terdeteksi pada AMDK yang Terpapar Sinar Matahari
- Agustina Tio Harus Berobat, Pakar: Pencekalan Wewenang KPK, tetapi Pertimbangkan Kemanusiaan