JPNN.com 
Soal Revisi UU Ciptaker, Puan: DPR Tunggu Surat Presiden
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI telah mengesahkan revisi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pengesahan UU PPP hari ini untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Ketua DPP PDIP itu juga memastikan DPR segera memulai pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
“Ya, kami tunggu surpres (surat presiden) untuk dilaksanakan pembahasan,” ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5).
Puan mengatakan perlu merevisi UU P3 sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Adapun, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya meminta agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan.
“Kami, tadi juga mendapat pandangan dari pemerintah bagaimana pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga berjalan sesuai aturan yang ada,” kata Puan.(fri/jpnn)
Ketua DPP PDIP itu juga memastikan DPR segera memulai pembahasan revisi UU Cipta Kerja setelah dilakukan pengesahan UU PPP.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex
- Rahayu Saraswati Bakal Lapor Prabowo Jika Nasib Ipda Rudy Soik Tak Jelas di Polri
- Saleh Daulay: Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan, Banyak yang Mendoakan
