Soal Ricuh di Desa Wadas, Legislator Ini Soroti Kinerja Kepolisian

Soal Ricuh di Desa Wadas, Legislator Ini Soroti Kinerja Kepolisian
Legislator kritik kepolisian saat pengamanan proses pengukuran lahan warga untuk proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) VI Jawa Tengah VI Abdul Kadir Karding mengkritisi kinerja kepolisian saat mengawal proses pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2).

Hal itu lantaran terjadi gesekan antara aparat kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang andesit saat proses pengukuran lahan.

Hasil tambang andesit sedianya dipakai untuk proyek strategis nasional (PSN), yakni membangun Bendungan Bener di Purworejo.

"Dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis. Tentunya ini juga berlaku di kasus Wadas," kata Karding, Jumat (11/2).

Legislator Fraksi PKB itu mengatakan Presiden Jokowi memang gencar mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Namun, kata Karding, Jokowi bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur.

"Salah satu acuannya ialah Presiden Jokowi pernah mengkritik kepolisian yang terlalu overreactif merespons kritik masyarakat kepadanya seperti dalam kasus mural maupun demonstrasi," beber dia.

Karding mengatakan kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional menyikapi persoalan di lapangan.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) VI Jawa Tengah VI Abdul Kadir Karding mengkritisi kinerja kepolisian saat mengawal proses pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2). 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News