Soal Rok Mini, Kemendagri Dukung Imbauan Bupati
Sabtu, 17 September 2011 – 08:35 WIB

Soal Rok Mini, Kemendagri Dukung Imbauan Bupati
JAKARTA - Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menegakkan peraturan daerah syariah atau qanun. Demi menegakkan aturan kewajiban menggunakan pakaian sesuai syariah Islam, pemerintah setempat menyatakan perempuan yang tidak mengenakan pakaian sesuai Islam layak diperkosa. Donny menerangkan, aturan spesial bagi NAD ini dilandasi Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lebih khusus lagi, otonomi khusus di NAD juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nah, lanjut Donny, berdasarkan dua undang-undang itu NAD memberikan wewenang lebih bagi NAD untuk membuat kebijakan tertentu. "Tapi perlu diingat, kebijakan itu hanya berlaku lokal," kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Ramli Mansur, seperti dikutip harian The Jakarta Globe (The Jakarta Globe: They are asking to get raped ), menilai perempuan yang tidak berpakaian sesuai syariah seperti minta diperkosa.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menjelaskan, Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki aturan tersendiri untuk mengatur pemerintahannya. "Kita harus menghormatinya," tandas pejabat yang akrab disapa Donny itu kemarin (16/9).
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menegakkan peraturan daerah syariah atau qanun. Demi menegakkan
BERITA TERKAIT
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik