Soal Rok Mini, Kemendagri Dukung Imbauan Bupati
Sabtu, 17 September 2011 – 08:35 WIB
Terkait mencuatnya pernyataan perempuan yang tidak berbusana sesuai syariah layak diperkosa, Donny tidak mengomentarinya secara khusus. "Yang jelas harus dimaknai positif. Tidak mungkin omongan Bupati Aceh Barat (Ramli Mansur, red) sekeras itu," tandasnya.
Baca Juga:
Donny menduga, pernyataan tersebut menjadi semacam cambuk bagi warga setempat untuk menjalankan perda atau Qanun. Dia menjelaskan, meski menerapkan otonomi khusus, Qanun merupakan penjabaran peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.
Menurut Donny, ancaman perempuan yang tidak berbusana sesuai syariah layak diperkosa itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. "Jadi menurut saya, maksudnya tidak seperti itu," papar Donny.
Dia memaparkan, penerapan Qanun di NAD memang sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebelumnya, penerapan hukuman cambuk di NAD sempat menuai kecaman. Namun, jelas Donny, kebijakan itu merupakan buah dari otonomi khusus di NAD yang harus dihormati. Namun, jika aturan serupa dilakukan di luar NAD, baru menjadi kesalahan.
JAKARTA - Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menegakkan peraturan daerah syariah atau qanun. Demi menegakkan
BERITA TERKAIT
- Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Berpengaruh, Ketum Garuda Asta Cita Merespons
- Legislator NasDem Dukung Program Prabowo, Tetapi Kritik Keras Rencana Raja Juli
- Tangani Kasus Aneurisma Arteri Koroner, RS Siloam Kebon Jeruk Lakukan Prosedur IVL Koroner Pertama
- Program MBG Bukti Presiden Prabowo Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- BKD Jabar: 400 Tenaga Non-ASN Belum Mendaftar PPPK Tahap 2
- Cerita Nelayan soal Pagar Laut: Dibangun Swadaya untuk Hadapi Abrasi dan Lindungi Tambak Ikan