Soal Royalti Minerba, Kadin Minta Pemerintah Tak Abaikan Iklim Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Garibaldi Thohir berharap peraturan pemerintah tentang royalti minerba, yang saat ini tengah digodok, mempertimbangkan iklim investasi.

Pengusaha yang akrab disapa Boy Thohir itu khawatir apabila orientasinya sekadar penerimaan negara, Indonesia bakal ditinggal investor pertambangan.

"Kalangan dunia usaha pasti mendukung pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah. Hanya saja sebaiknya mempertimbangkan juga kelangsungan usaha untuk jangka panjang," kata Boy, di Jakarta, Kamis (31/1).

Dia mengambil contoh Adaro. Perusahaan yang bergerak di sektor batu bara itu akan selalu patuh kepada aturan yang berlaku. Hanya saja, Adaro harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan tambang di negara lain, salah satunya Australia.

Menurut Boy, aturan penerimaan pajak dan royalti di negara Kangguru itu mampu menciptakan iklim positif untuk investasi industri batu bara. Hasilnya, Australia masih bertahan sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.

"Besaran pajak dan royalti yang berlaku di Australia mengacu kepada kondisi harga batu bara yang berlaku. Contohnya di negara bagian Queensland, royalti ditetapkan tujuh persen untuk harga batu bara hingga USD 100 per ton," kata Boy yang merupakan Presdir Adaro itu.

Menurut Boy, formula semacam seperti itu mirip dengan windfall profit tax. Dengan cara seperti itu perusahaan tambang dapat melakukan kegiatan penambangan secara lebih berkelanjutan.

"Kebijakan ini sekaligus dapat mengoptimalkan cadangan batu bara nasional untuk ikut mendukung ketahanan energi nasional," pungkas Boy.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya berharap Indonesia bisa menerapkan aturan pertambangan yang sesuai dengan praktik yang berlaku di dunia. Dengan cara seperti itu, maka Indonesia akan menjadi tempat menarik untuk investasi sektor pertambangan.

Budi berharap juga agar Kementerian ESDM mau melihat praktik yang berlaku di negara yang mapan pengelolaan tambangnya, seperti Kanada dan Australia agar bisa membuat peraturan yang tidak berbeda jauh dengan negara-negara di dunia. (dil/jpnn)