Soal Satgas TKI, Tjahjo Minta SBY Pikir-Pikir Lagi

Lebih lanjut Sekjen PDIP Perjuangan yang juga duduk sebagai anggota Komisi I itu menambahkan, jangan sampai Satgas bentukan Presiden justru overlapping dengan instansi lain seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kemenakertrans, ataupun BNP2TKI. Jika yang disasar Presiden hanya pada persoalan HAM, imbuh Tjahjo, maka sebenarnya bisa mengoptimalkan fungsi advokasi di Kementrian Luar Negeri.

"Optimalkan saja bidang advokasi hukum yang ada di Kemlu. Bahwa perlu reformasi sistem birokrasi saya setuju, tapi jangan malah memperpanjang birokrasi," tandasnya.

Karenanya menurut Tjahjo, lebih baik moratorium pengiriman TKI dilakukan secepatnya sembari melakukan pembenahan secara menyeluruh.  "Prinsipnya harus berani ambil sikap moratorium dulu dan di dalam negeri harus ada pembenahan menyeluruh," cetusnya.(ara/jpnn)