Soal Satu Ini Fahri Hamzah Setuju dengan Keputusan Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan sudah tepat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut menurut Fahri, untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Adanya Perppu disebabkan karena adanya kedaruratan yang memaksa dan luar biasa. Jadi dapat dimengerti presiden mengambil keputusan itu," kata Fahri, saat dihubungi, Kamis (26/5).
Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyinggung salah satu substansi dari Perppu tersebut terkait dengan kebiri. Menurut dia, kebiri itu hanya membunuh satu alat kelamin yang secara tradisional sebagai alat kelamin.
"Padahal, riset modern mengatakan bahwa alat kelamin yang paling besar itu adalah otak. Jadi yang paling harus kita bunuh agar masyarakat tidak salah tingkah terhadap seks. Caranya hanya dengan menyembuhkan otak manusia," tegasnya.
Oleh karena itu ujarnya, Perppu itu juga harus mencakup adanya tindakan pencegahan yang massif, karena produksi gambar dan produk pornografi masuk ke dalam setiap orang melalui handphone dan itu dapat merusak otak manusia. "Setiap hari kemungkinan otak kita rusak oleh pornografi," imbuhnya.
Karena itu ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, harus ada upaya pencegahannya. "Kalau birahi terus diproduksi, orang gila tambah banyak. Pelaku seperti ini semakin bergentayangan ke mana-mana dan sekarang ini sudah tidak rasional lagi, bahkan sudah masuk ke dalam rumah tangga, kakek kepada cucu kan sudah rusak sebenarnya itu," pungkas Fahri.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan sudah tepat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Bea Cukai Tegal dan Satpol P3KP Pekalongan Musnahkan Rokok Ilegal, Sebegini Banyaknya
- 360Kredi Ajak Komunitas Berkebutuhan Khusus Menanam Mangrove
- Lucky Hakim Langsung Tancap Gas Seusai Mendapat Arahan Prabowo