Soal Sengketa Marunda, Begini Kata Sekjen Kemenhub
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong adanya rekonsiliasi dalam penyelesaian pengembangan Pelabuhan Marunda supaya kedua belah pihak menemukan penyelesai.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono, ada hal yang menarik dari kasus Marunda yakni pada awalnya bergerak pada kesepakatan bisnis kemudian terjadi persoalan.
"Kementerian Perhubungan pada prinsipnya menyerahkan pada proses-proses yang berjalan dan mendorong rekonsiliasi penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam pengembangan serta pembangunan Pelabuhan Marunda agar kedua belah pihak menemukan titik temu,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (13/12).
Djoko menegaskan, upaya penyelesaian sengketa ini harus terus didorong, mengingat saat ini pemerintah tengah gencar melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Ini akan menjadi kunci bagi pihak swasta agar tetap berminat untuk investasi pada sektor pelabuhan.
“Ini merupakan pijakan bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin pihak swasta percaya. Pemerintah sangat serius dengan kerja sama swasta dan saat ini sudah berjalan. Ini menunjukan kepercayaan dan niat untuk membangun bangsa ini. Saat ini, Marunda masuk dalam wilayah hukum sehingga kita berharap bisa diselesaikan,” kata Djoko.
Terkait keterlibatan Kementerian Perhubungan khususnya dalam hal ini Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda, Djoko menuturkan bahwa Kemenhub tengah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tetap mengikuti alur hukum yang berlaku.
"Saya berharap kedepannya kasus sengketa investasi ini bisa diselesaikan dengan damai, musyawarah, dan mufakat,” harap Djoko.(chi/jpnn)
Ada hal yang menarik dari kasus Marunda yakni pada awalnya bergerak pada kesepakatan bisnis kemudian terjadi persoalan.
Redaktur & Reporter : Yessy
- ASDP Laksanakan Keputusan Kemenhub soal Penundaanu Penyesuaian Tarif Penyeberangan di 27 Perlintasan
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project
- Kemenhub Gelar Sosialisasi Penerapan UNCLOS 1982
- Kemenhub Bakal Bangun Transportasi Massal di Bandung Raya, Begini Rencananya
- Ditjen Hubdat Kemenhub Bangun Infrastruktur yang Tersebar dari Sabang hingga Merauke
- Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Panggil Direktur PT Rindang Sejati hingga Wiraswasta