Soal Status 75 Pegawai KPK, Ini Respons Pangeran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap ada solusi terbaik atas polemik yang muncul menyusul tidak lulusnya 75 pegawai KPK di dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian alih status menjadi ASN.

Misalnya, kata dia, 75 pegawai itu bisa dipertahankan di KPK, karena kerja mereka dalam memberantas rasuah telah terbukti.

"Kami berharap agar ada win win solution dan langkah-langkah bijaksana, agar pegawai KPK yang memiliki integritas dan selama ini berprestasi dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi haruslah tetap dipertahankan," kata Pangeran saat dihubungi, Selasa (18/5).

Legislator fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap keputusan terbaik bagi 75 pegawai KPK yang gagal lolos bisa diambil dengan cepat.

Dengan begitu, kinerja lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan tersebut tidak terganggu.

"Demi pemberantasan korupsi di tanah air dapat berjalan dengan lebih baik lagi untuk menuju Indonesia yang lebih maju," kata Pangeran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menolak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan.

Menurut dia, seharusnya pimpinan KPK merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai nasib para pegawai komisi antikorupsi tersebut.