Soal Status Tersangka Nurhayati, Brigjen Cahyono Wibowo: Kami Sudah Sepakat
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo buka suara tentang kasus Nurhayati yang melaporkan dugaan korupsi malah jadi tersangka.
Nurhayati merupakan kepala urusan keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat (Jabar) yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa.
Brigjen Cahyono mengatakan Polri dan Kejaksaan telah sepakat untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Cirebon.
Penerbitan SKP2 itu dilakukan setelah penyidik Polresta Cirebon melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cirebon pada Selasa (1/3) malam.
Penyerahan tahap II tersebut tidak dihadiri oleh Nurhayati sebagai tersangka, karena tengah menjalani isolasi mandiri setelah terpapar Covid-19.
"Kami sudah sepakat kasus ini mau di-SP2, apa dihentikan penuntutannya. Tetapi kami secara teknis yuridisnya bagaimana yang ideal. Karena berkas sudah P21 tentunya harus dilakukan tahap II," ujar Brigjen Cahyono pada Selasa malam.
Dia menyebut penyidik Polri dan Kejaksaan bersama-sama mencari teknis yuridis penyelesaian kasus Nurhayati sehingga penghentian perkara itu dinilai agak terlambat.
“Memang harus bijak kami sehingga di kemudian hari ini tidak ada tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak lain,” ucap Cahyono.
Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo buka suara soal kasus Nurhayati, pelapor korupsi yang jadi tersangka. Konon sudah ada kesepakatan.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT