Soal Sumut, Tim DPR Ogah Berpolemik

JAKARTA - Tim investigasi kasus unjuk rasa maut di DPRD Sumut yang dibentuk Komisi III DPR tidak mau menanggapi sikap tim investigasi DPRD Sumut yang menilai Surat Keputusan (SK) Gubsu Syamsul Arifin yang merekomendasikan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) sebagai keputusan yang salah. Ketua tim investigasi Komisi III DPR Maiyasyak Johan pun tidak mau menjelaskan ada tidaknya tim yang dipimpinnya menemukan kesalahan di SK Gubsu itu.

Maiyasyak Johan berdalih, temuan timnya tidak akan dipublikasikan sebelum melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak. Bagaimana yang terkait dengan SK Gubsu itu? "Belum bisa dijelaskan. Pokoknya nanti kita akan buka dan bedah kasus ini hingga ke akar-akarnya," jawab Johan kepada JPNN, Jumat (20/2).

Namun demikian, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mau mengungkapkan hasil analisa sementara tim yang dipimpinnya itu. Pertama, berdasarkan temuan yang didukung pendapat ahli seperti sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga, aksi unjuk rasa maut yang berakibat tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat bukanlah insiden biasa. "Tapi hasil dari desain. Kami rekonstruksikan rekaman video, menunjukkan jelas ada perencanaan yang cukup matang," ujarnya.

Kedua, ada keterlibatan sejumlah elit lokal dan nasional yang tinggal di Jakarta. Hanya saja, dia enggan menyebutkan siapa saja elit nasional yang terlibat. "Polisi tahu itu. Tapi nanti pasti temukan juga," tegasnya.