Soal Superholding BUMN, Hasto PDIP Minta Rini Belajar dari Bangkrutnya Lehman Brothers

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyindir gagasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ingin menghapus kementeriannya dan membentuk superholding.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Maka, penataannya ke depan tidak boleh melepaskan diri dari amanat konstitusi tersebut.

"Mereka yang berpikir membentuk superholding, harus belajar dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta akhir-akhir ini. Bank terbesar di Jerman, Deutche Bank pun mengalami krisis," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (22/7).

Menurut Rini, para menteri wajib memahami hakekat politik ekonomi negara guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang ditandai oleh struktur ekonomi yang berkeadilan. "Struktur ini harus meminimalkan berbagai bentuk praktek ketidakadilan di sistem perekonomian Indonesia," jelas Hasto.

BACA JUGA: Holding BUMN Perbesar Kemampuan Perbankan Pelat Merah Biayai Kredit Perumahan

Dia menegaskan, dalam perspektif kelembagaan, maka pengelolaan BUMN harus menjadi alat strategis guna menjalankan tujuan bernegara. BUMN dengan demikian, harus setia pada cita-cita kemanusiaan agar Indonesia berkemajuan dan terbebas dari berbagai bentuk penjajahan di bidang ekonomi.

"BUMN juga menjadi instrumen keadilan sosial yang menjadi spirit dasar dari Pancasila. BUMN harus kedepankan good corporate governance, memacu diri dengan semangat membangun kedaulatan perekonomian nasional, ke dalam kompetitif, dan keluar bergotong royong melakukan penetrasi pasar global," kata Hasto.

Karena itu, dia mengingatkan, semangat membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi inilah yang dilupakan oleh para penggagas superholding. "Apakah mereka lupa dan tidak belajar terhadap bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat dan krisis Deutche Bank yang terjadi akhir-akhir ini?” ujar dia.