Soal Superholding BUMN, Hasto PDIP Minta Rini Belajar dari Bangkrutnya Lehman Brothers

"Dalam hal kebijakan stategis terkait desain kelembagaan sistem perekonomian nasional hingga gambaran ideal pengelolaan BUMN ke depan, PDI Perjuangan selalu kokoh pada Pancasila dan amanah konstitusi. Seluruh pembantu presiden wajib menjalankan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," tutup Hasto.

Sebelumnya, Menteri Rini mengatakan, bahwa superholding yang akan menggantikan kementerian binaannya tersebut. "Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/7).

Menurut dia, Superholding akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Meski tak ada lagi Kementerian BUMN, namun monitor tetap dikontrol langsung oleh pemerintah. "Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden," tutup. (tan/jpnn)