Soal Surat Edaran Kapolri, Jokowi Harus Belajar Dari Sejarah Soeharto
jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti untuk mencabut Surat Edaran Kapolri tentang hate speech. Desakan itu salah satunya datang dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna.
“Jika tidak mau bernasib sama seperti Soeharto maka Jokowi harus perintahkan Kapolri mencabut surat edarannya itu," kata Budyatna di Jakarta, Selasa (10/11).
Budyatna menambahkan, Jokowi harus belajar dari sejarah yang dialami Soeharto pada orde baru lalu.
"Jangan dipikir orang yang seolah-olah ingin membuat kita senang atau menjilat itu baik. Justru orang-orang yang bermulut manis yang harus diwaspadai karena orang-orang seperti inilah yang akan balik badan pertama kali jika terjadi sesuatu," ujar Budyatna.
Menurut Budyatna, tren di media sosial susah dikendalikan. Apalagi, saat ini satu pesan bisa langsung viral di dunia maya.
"Jika ada politikus salah ngomong, maka akan cepat menyebar. Mungkin ini yang menjadi dasar Kapolri menerbitkan surat itu karena semakin hari semakin banyak orang yang mengkritik Jokowi di sosmed," ujar Guru Besar FISIP UI ini. (fas/jpnn)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti untuk mencabut Surat Edaran Kapolri tentang hate speech. Desakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Waspada! Kepala BMKG Sebut Indonesia Masuk Periode La Nina
- 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Penyebab Kelulusan PPPK Tahap 1 Tertunda, Ada Proses yang Ditutup, Banyak Pertanyaan
- Refleksi dan Proyeksi Kemenag 2025, Saatnya Introspeksi
- Malam Tahun Baru, Ancol Hadirkan Pertunjukan 1.000 Drone hingga Pesta Kembang Api
- Kenaikan PPN dari Rakyat Akan Kembali kepada Rakyat
- Halalin Luncurkan Sistem Pembelajaran Sertifikasi Halal Berbasis Digital, Buka Peluang Kerja Baru