Soal Surat Edaran Kapolri, Jokowi Harus Belajar Dari Sejarah Soeharto

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti untuk mencabut Surat Edaran Kapolri tentang hate speech. Desakan itu salah satunya datang dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna.
“Jika tidak mau bernasib sama seperti Soeharto maka Jokowi harus perintahkan Kapolri mencabut surat edarannya itu," kata Budyatna di Jakarta, Selasa (10/11).
Budyatna menambahkan, Jokowi harus belajar dari sejarah yang dialami Soeharto pada orde baru lalu.
"Jangan dipikir orang yang seolah-olah ingin membuat kita senang atau menjilat itu baik. Justru orang-orang yang bermulut manis yang harus diwaspadai karena orang-orang seperti inilah yang akan balik badan pertama kali jika terjadi sesuatu," ujar Budyatna.
Menurut Budyatna, tren di media sosial susah dikendalikan. Apalagi, saat ini satu pesan bisa langsung viral di dunia maya.
"Jika ada politikus salah ngomong, maka akan cepat menyebar. Mungkin ini yang menjadi dasar Kapolri menerbitkan surat itu karena semakin hari semakin banyak orang yang mengkritik Jokowi di sosmed," ujar Guru Besar FISIP UI ini. (fas/jpnn)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti untuk mencabut Surat Edaran Kapolri tentang hate speech. Desakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Respons Prabowo soal Kasus Pertalite Dioplos Jadi Pertamax
- Peluncuran Bank Emas, Prabowo Berterima Kasih kepada Jokowi
- KPK Periksa Dirut PT Alfriz Auliatama Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Wagub Taj Yasin Pengin Masyarakat Memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis
- Ketua HIPMI Jaya Dorong Pemerintah Libatkan UMKM dalam Program Danantara dan RUU Minerba
- Dukung SDM Unggul, Hutama Karya Siapkan Program Pengembangan Talenta