Soal Tapera, Senator: Perlu Langkah Politik Menunda atau Menghentikan Kebijakan
"Apabila seorang pekerja mesti menghadapi sebagian besar atau seluruh potongan di atas, maka bisa dibayangkan bagaimana situasi yang mesti mereka hadapi dalam mencapai kesejahteraan," ucapnya.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2019-2015 itu menyebut di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang kasus penyelenggaraan perlindungan sosial asuransi seperti ASABRI dan Jiwasraya hingga isu korupsi lainnya, sikap masyarakat cenderung skeptis.
Dia berharap pemerintah tidak menambah beban publik dengan kebijakan yang tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan memang berdampak tidak baik. Apalagi pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada 2024, masyarakat butuh suasana kondusif.
"Jangan sampai residu Pemilu 2024 belum terurai, masyarakat lalu kembali menjadi ramai karena pemerintah dinilai abai. Kalau ini terjadi, maka kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri," kata Teras Narang. (Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Senator Teras Narang menilai perlu langkah politik menunda atau menghentikan kebijakan soal Tapera.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Butuh Sosok yang Bisa Bangun Sinergitas, 110 Senator Dukung Sultan jadi Ketua DPD RI
- Kriteria Calon Pimpinan DPD RI Harus Bersih dari Judi Online
- Senator Terpilih Ning Lia Rekomendasikan SELF untuk Atasi Gangguan Mental di Kalangan Gen Z
- Jateng Dapat Kuota 11 Ribu Unit Rumah Subsidi dari BP Tapera
- Paul Finsen Mayor Bantah Yorrys Raweyai Didukung Seluruh Senator Papua untuk Pimpin DPD