Soal Tapera, Senator: Perlu Langkah Politik Menunda atau Menghentikan Kebijakan

"Apabila seorang pekerja mesti menghadapi sebagian besar atau seluruh potongan di atas, maka bisa dibayangkan bagaimana situasi yang mesti mereka hadapi dalam mencapai kesejahteraan," ucapnya.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2019-2015 itu menyebut di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang kasus penyelenggaraan perlindungan sosial asuransi seperti ASABRI dan Jiwasraya hingga isu korupsi lainnya, sikap masyarakat cenderung skeptis.
Dia berharap pemerintah tidak menambah beban publik dengan kebijakan yang tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan memang berdampak tidak baik. Apalagi pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada 2024, masyarakat butuh suasana kondusif.
"Jangan sampai residu Pemilu 2024 belum terurai, masyarakat lalu kembali menjadi ramai karena pemerintah dinilai abai. Kalau ini terjadi, maka kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri," kata Teras Narang. (Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Senator Teras Narang menilai perlu langkah politik menunda atau menghentikan kebijakan soal Tapera.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?
- Irfan Minta KPK Segera Proses Laporan terkait Senator RAA
- Dukung Hunia Layak, BNI Bidik Penyaluran KPR FLPP untuk 10.750 Rumah
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Moratorium DOB