Soal Target Jargas Pemerintah, Legislator: Lebih Senang Impor?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku pesimistis pemerintah dapat merealisasikan target empat juta sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) pada 2024.
Pasalnya hingga Mei 2021 Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.
Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan Pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas pada 2021-2022.
Pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 miliar dengan target 10 ribu SR jargas. Tersisa kurang dari delapan persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor LPG?" tegas Mulyanto.
Hal itu diungkapkan berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.
"Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini," tegas Mulyanto.
Program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik.
Legislator mengaku pesimistis pemerintah dapat merealisasikan target empat juta sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) pada 2024.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Cek Lembaga Penyalur BBM & LPG di Seluruh Wilayah
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital