Soal Target Kemiskinan Ekstrem Nihil di 2024, Syarief Hasan: Sangat Tidak Masuk Akal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan landasan pemerintah dalam menentukan target angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2024 mendatang.
Pasalnya, penentuan target tersebut tidak diikuti dengan langkah strategis untuk mencapainya.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu kemudian menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 yang menyebutkan angka kemiskinan secara year to year mencapai 9,57 persen (26,36 juta orang) atau mengalami kenaikan sekitar 200 ribu dibanding Maret 2022.
Menurut Syarief Hasan, data tersebut menunjukkan tren kemiskinan ekstrem belum menunjukkan penurunan signifikan.
"Melihat kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat masih belum menunjukkan tren penurunan signifikan, tentunya target pemerintah sangat tidak masuk akal tercapai pada tahun depan," ujar Syarief Hasan melalui keterangan, Selasa (31/1).
Apalagi, lanjut Syarief Hasan, muncul kebijakan pemerintah yang menyebabkan kesulitan di masyarakat, seperti kenaikan BBM bersubsidi, listrik, kenaikan bahan pokok, dan sebagainya.
"Daya beli masyarakat menjadi semakin kurang akibat dari kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Belum lagi ditambah kenaikan beberapa bahan pokok yang turut mempersulit masyarakat," ungkap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Syarief Hasan menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi memicu terkereknya inflasi sehingga harga-harga makin mahal dan memukul masyarakat paling bawah.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai target pemerintah soal kemiskinan ekstrem nihil di 2024 sangat tidak masuk akal dapat tercapai, nih alasannya
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Layanan CRM OCA Bantu UMKM Lebih Dekat dengan Pelanggan
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku