Soal Temuan Fasyankes di Indonesia Timur Banyak yang Mangkrak, Ini Saran Lestari Moerdijat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan salah kelola sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) masyarakat di Indonesia Timur harus segera diperbaiki, demi pemerataan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.
"Temuan salah kelola sejumlah Fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak Fasyankes di Indonesia Timur (Maluku Utara, NTT, Papua, dan NTB) yang mangkrak.
Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi, antara lain insentif tenaga kesehatan, pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan anggaran kesehatan.
Demikian pula ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik juga bermasalah.
Menurut Lestari, perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.
"Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan Fasyankes di wilayahnya masing-masing," ujar Rerie yang akrab disapa.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong perbaikan fasyankes di Indonesia Timur harus segera dilakukan
- Astaga! Banyak Nama Terungkap dalam Sidang Dugaan Korupsi Mbak Ita
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI