Soal Temuan Fasyankes di Indonesia Timur Banyak yang Mangkrak, Ini Saran Lestari Moerdijat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan salah kelola sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) masyarakat di Indonesia Timur harus segera diperbaiki, demi pemerataan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.
"Temuan salah kelola sejumlah Fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak Fasyankes di Indonesia Timur (Maluku Utara, NTT, Papua, dan NTB) yang mangkrak.
Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi, antara lain insentif tenaga kesehatan, pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan anggaran kesehatan.
Demikian pula ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik juga bermasalah.
Menurut Lestari, perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.
"Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan Fasyankes di wilayahnya masing-masing," ujar Rerie yang akrab disapa.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong perbaikan fasyankes di Indonesia Timur harus segera dilakukan
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK