Soal Tragedi Mina, Wakil Ketua DPR Minta Menag Bergerak Cepat

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lebih berani meminta dan mempercepat pengumpulan data korban meninggal dan luka terkait tragedi Mina kepada pemerintah Arab Saudi. Harapan ini disampaikan karena hingga kini belum ada kepastian jumlah korban meninggal dan luka dari jamaah haji Indonesia.
"Seharusnya begitu ada tragedi, pemerintah langsung melakukan commanders call. Koordinasi langsung dengan seluruh Daker, ketua sektor, petugas lapangan dan mengumpulkan para Karom (ketua rombongan) dan Karu (ketua regu)," tulis Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (27/9).
Menurut Fadli, pemerintah RI perlu meminta pihak Kerajaan Arab Saudi memberi penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi di Jalan 204 Mina. Sebab menurutnya, informasi yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahpahaman bahkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam.
Politikus Partai Gerindra itu melihat akses dan lobi terhadap Kerajaan Saudi lemah. Sehingga update data korban sangat lambat. Untuk itu, kata Fadli Zon, sebagai pengirim delegasi haji terbesar di dunia, pemerintah harus meminta Kerajaan Arab Saudi memberi perhatian dan privilese bagi Indonesia.
"Kejadian tahun ini menjadi otokritik bagi pemerintah. Harus ada evaluasi penanganan jamaah haji kita baik dalam keadaan normal maupun jika insiden terjadi," ujarnya.
Dia menekankan, jamaah haji Indonesia seharusnya bisa mendapat pelayanan yang jauh lebih baik. Tenda wukuf seharusnya bisa dibuat permanen.
"Jika di Mina bisa, mestinya di Arafah juga bisa. Karpet bisa lebih layak," sambung Fadli.
Fadli menyarankan, di Mina juga perlu disiagakan petugas dan posko bagi jamaah yang tersesat setelah melempar jumrah. Mengingat saat ini banyak jamaah Indonesia yang tersesat dan kesulitan mendapatkan informasi.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lebih berani meminta dan mempercepat pengumpulan data korban
- Wamentan: Pengusaha FOMO Naikkan Harga Pangan Terancam Pidana & Masuk Neraka
- Heboh Kasus MinyaKita, Legislator PKB Singgung Soal Pengawasan
- Tinjau Banjir Naik Helikopter, Gubernur Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
- Guru R1 Siap Ikut Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB: Ini Penipuan dan Pelanggaran Serius
- Pemerintah Pusat Izinkan Program Sarapan Gratis, Pramono Segera Laksanakan