Soal Tunggakan Insentif Nakes, Azis Syamsuddin: Tolong Jangan Telat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap peristiwa tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) pusat dan daerah tidak terulang kembali.

Menurut dia, proses adminstrasi yang berbelit-belit sudah seharusnya dipangkas, termasuk audit yang memakan waktu relatif panjang.

"Kami sangat berharap insentif nakes diprioritaskan. Jangan ada lagi alasan administrasi. Sehingga prosesnya lama. Tolong jangan sampai telat. Insentif yang diberikan merupakan apresiasi terhadap kerja keras nakes. Ini juga menjaga semangat rekan-rekan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19," terang Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/3).

DPR juga meminta pemerintah lebih lunak dan mempermudah proses administrasi dana insentif naskes.

Khususnya, lanjut Azis, dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga dana insentif sebesar Rp 3,39 triliun cepat sampai pada yang berhak menerima.

"Koordinasi ini di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lakukan komunikasi dnegan Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan rumah sakit untuk mempercepat proses penyaluran insentif," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Menurut dia, DPR juga memberikan warning kepada Kemenkes.

Salah satunya, kata dia, untuk dapat memastikan penyaluran insentif tepat sasaran dan mengawasi penyaluran insentif yang dilakukan oleh Pemda dan Dinkes, sehingga tidak ada pemotongan sepihak dari insentif nakes.