Soal Vaksin Berbayar, Politikus PAN: Bikin Gaduh

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku kaget bahwa Pemerintah melalui BUMN Kimia Farma akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar.

Dia menilai langkah ini tentu menjadikan vaksin barang komersial dan pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Bisnis Vaksin kepada rakyat adalah sesuatu yang tidak etis.

Menurut dia, rencana vaksinasi berbayar ini telah memperlihatkan sikap inkonsisten dari pemerintah dan bertolak belakang dari regulasi dari vaksin gratis lalu diubah menjadi berbayar.

Padahal jelas-jelas Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 lalu dengan tegas menyebut vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi secara gratis,” ujar Guspardi, Senin (12/7).

Guspardi membenarkan DPR bersama pemerintah pernah melakukan pembahasan mengenai konsep Vaksin Gotong Royong. Namun, mekanisme pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha untuk membiayai karyawan, keluarga dan juga individu lain dalam keluarga.

“Artinya tetap tidak untuk diperjualbelikan atau komersialisasi kepada individu,” ujar politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan vaksin berbayar hanya akan membuat rakyat makin terbebani. Nantinya bakal memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa vaksin berbayar lebih bagus daripada vaksin gratis atau kesan pemerintah lari dari tanggung jawab dan lain sebagainya yang membuat situasi menjadi tambah runyam.