Soal Vaksin Berbayar, Politikus PAN: Bikin Gaduh
Di lain juga membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan di balik bisnis vaksin berbayar ini.
Anggota Baleg DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah jangan abai terhadap rakyat, mestinya pemerintah memback up masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang pro rakyat bukan malah membiarkan kelompok tertentu memanfaatkan situasi dengan berbisnis vaksin berbayar kepada masyarakat Indonesia.
Untuk itu, pemerintah mesti mencabut dan membatalkan kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Rakyat kita sedang susah akibat pandemi Covid-19 ini.
Dia mengingatkan agar fokus saja dengan vaksinasi bebas biaya sebagaimana diatur dalam Permenkes 10/2021 dengan cara mengakselerasi dan memaksimalkan seluruh sumber daya, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk memastikan perluasan jangkauan vaksinasi sesegera mungkin.
“Jangan menambah beban pikiran bagi rakyat dengan isu vaksin berbayar ini," pungkas anggota Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan program vaksin individu tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.
“Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya,” tutur Pahala, Sabtu (10/7).(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Politkus PAN ini mengaku kaget bahwa Pemerintah melalui BUMN Kimia Farma akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?