Soal Vaksin Palsu, Komisi IX Salahkan Satgas

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partoanan Daulay mengatakan, gejolak yang timbul akibat vaksin palsu untuk bayi saat ini dikarenakan satuan tugas tidak mendengar rekomendasi parlemen.

Terlebih setelah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengumumkan nama-nama rumah sakit yang diduga kuat menggunakan vaksin palsu.

"Ini akibat dari satgas tidak menjalankan apa yang direkomendasikan anggota Komisi IX DPR," kata Saleh saat diskusi bertajuk Jalur Hitam Vaksin Palsu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).

Menurut dia, Komisi IX DPR sudah menyarankan agar satgas turun langsung ke rumah sakit yang nama-namanya telah dan akan diumumkan. Tujuannya, kata dia, menjelaskan investigasi satgas bahwa di rumah sakit ini sejak tahun sekian sudah menggunakan vaksin palsu.

"Jadi pemerintah harus hadir dan Bareskrim menyampaikan hasil penyidikan mereka terkait rumah sakit itu," katanya.

Kemudian, kata dia, kemenkes melakukan pendataan terhadap anak-anak yang sudah disuntik vaksin palsu. Anak-anak itu harus dikumpulkan lagi. "Baru dilakukan pengecekan kesehatan apakah anak ini sehat atau tidak (setelah divaksin)," katanya.

Ia melanjutkan, setelah itu satgas baru merumuskan apakah anak itu perlu divaksin ulang atau tidak. Menurutnya, jika diperlukan divaksin ulang maka harus mendapatkan persetujuan orang tua.

"Sehingga orang tua merasa ada bentuk tanggung jawab pemerintah yang lalai dalam mengawasi persoalan vaksin ini," katanya.