Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini
Rabu, 26 Februari 2025 – 14:21 WIB

pengemudi ojek online (ojol). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com
Di sisi lain, selain berkoordinasi secara teknis kepada pemerintah pusat, Pemda Bali juga sebaiknya menekankan regulasi pada perlindungan terhadap pengemudi ojek online.
Salah satunya adalah memastikan pengemudi ojek online memperoleh hak jaminan keselamatan dan keamanan, sesuai dengan tarif yang dikenakan.
"Kalau dari perspektif transportasi, saya hanya ingin menekankan pada perlindungan terhadap pengguna ojol, baik dalam kaitannya dengan hak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan, serta pelayanan yang sesuai dengan tarif yang dikenakan. Ini justru peran pemda yang lebih penting dan sering terabaikan," tuturnya.(chi/jpnn)
Kalau soal kebijakan wajib KTP Bali, sebaiknya eskalasi pada tingkat nasional melalui Kemenhub dan Kemenaker karena terkait dengan hak dan persyaratan kerja.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
BERITA TERKAIT
- Menko Yusril Pastikan RI Lindungi WNI yang Hadapi Masalah Hukum di Luar Negeri
- BPKN Sebut Kebijakan Gubernur Bali Soal AMDK di Bawah 1 Liter Beri Dampak Negatif
- Rayakan Liburan Paskah yang Mewah di The Ritz-Carlton Bali
- Kemenperin Segera Diskusi dengan Gubernur Bali soal Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter
- Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Dinilai Baik untuk Masa Depan Bali
- Pemprov Bali Larang Jual AMDK di Bawah 1 Liter, ADUPI: Ini Masalah Baru Bagi Industri Daur Ulang