Soal Wacana Full Day School, LPA Indonesia: Patut Ditelaah

jpnn.com - JAKARTA - Sebagai sebuah wacana yang dilatari itikad baik demi penguatan karakter siswa, gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) patut menjadi telaah semua pihak.
Ketua Bidang Sumber Daya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia Henny Rusmiati mengungkapkan seluruh masyarakat pasti sepakat bahwa pembangunan karakter anak-anak Indonesia sudah seharusnya dilakukan sebagai agenda tanpa henti perbaikan kehidupan bangsa.
"Full-day school sepintas lalu menihilkan peran keluarga dan orang tua sebagai elemen mutlak keberhasilan pendidikan siswa. Itulah alasan utama penolakan terhadap gagasan Mendikbud," kata Henny dalam keterangan persnya, Rabu (10/8).
Menurutnya, LPA Indonesia bisa memahami rasa waswas yang muncul. Namun pada kenyataannya, juga tak terbantahkan bahwa sebagai konsekuensi kesibukan orang tua, banyak anak yang masih diikutkan dalam berbagai kegiatan seperti kursus setelah jam sekolah.
Terkait masalah ini, LPA Indonesia, memberikan beberapa masukan terkait wacana full-day school.
A. Muatan FDS sepatutnya tidak memberikan beban kognitif tambahan yang akan memperletih siswa, baik secara fisik maupun psikis. FDS bukan penguatan akademis, melainkan wadah bagi siswa untuk menjadi insan-insan unggul paripurna. Penilaian berbentuk pemeringkatan antarsiswa harus dihindari.
B. FDS tidak memunculkan beban pembiayaan ekstra bagi siswa. Itu artinya, jika Pemerintah menjadikan FDS sebagai program wajib, maka Pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran untuk itu.
C. Alih-alih memberikan PR kepada siswa, FDS perlu memberikan penugasan kepada orangtua siswa. Penugasan itulah yang akan mengondisikan orang tua untuk tetap mengoptimalkan peran pengasuhan pada setiap kesempatan (sesempit apapun!) mereka berinteraksi dengan anak-anak. Ini sekaligus merupakan jawaban atas kerisauan sebagian kalangan akan ternihilkannya peran orangtua akibat FDS.
- Heboh Kasus MinyaKita, Legislator PKB Singgung Soal Pengawasan
- Tinjau Banjir Naik Helikopter, Gubernur Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
- Guru R1 Siap Ikut Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB: Ini Penipuan dan Pelanggaran Serius
- Pemerintah Pusat Izinkan Program Sarapan Gratis, Pramono Segera Laksanakan
- Bangun Kawasan Transmigrasi Lokal Barelang, Kementrans Gandeng Pemkot Batam