Soal Wacana Presiden 2 Periode Bisa jadi Cawapres, Hasto Merespons Begini

jpnn.com, MATARAM - MATARAM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi polemik wacana presiden yang menjabat dua periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres). Belakangan wacana ini ramai dibahas di media massa.
“Biasa saja, namanya juga wacana. Yang enggak boleh itu, saya sama Pak Jokowi, karena saya tidak menjadi calon,” kata Hasto saat ditanya mengenai pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono tentang presiden dua periode bisa menjadi cawapres.
Menurut dia, prinsip-prinsip politik itu adalah bagaimana mengedepankan kepatutan.
Namun demikian, lanjut Hasto, yang paling penting daripada itu adalah bagaimana memenuhi harapan rakyat.
"Jadi, kita tangkap dulu harapan rakyat bagaimana. Yang terpenting bagaimana negara ini maju, kemudian menjadi pemimpin, dan disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia," kata Hasto seusai mengisi kuliah umum di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (15/9) petang.
Oleh karena itu, kata Hasto, daripada membicarakan pasang-pasangan calon presiden atau pun wakil presiden, lebih baik membantu rakyat mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Bagi kami, pemilu masih jauh, sehingga fokus saja daripada bicara pasangan-pasangan seperti itu. Lebih baik membantu rakyat bagaimana mengatasi kenaikan harga BBM. Itulah pilihan dari PDIP saat ini," ucapnya.
Oleh sebab itu, dia tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait pernyataan dari jubir MK tersebut.
"Yang jelas urusan itu saya tidak perlu tanggapi dulu Pak Jokowi mau jadi apa. Karena hari ini Pak Jokowi adalah Presiden RI bukan Wapres RI. Akan tetapi (Pak Jokowi) adalah Presiden RI," kata Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto menanggapi polemik wacana presiden yang menjabat dua periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik
- Bicara Sebelum Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya