Soal Wacana Reshuffle Demi Mengakomodasi Marsekal Hadi, Begini Kata Bang Willy

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya berharap reshuffle atau perombakan kabinet lebih mengedepankan sisi kualitas dan bukan bertujuan mengakomodasi sosok tertentu agar masuk lingkaran pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
Hal itu dia sampaikan menanggapi wacana reshuffle kabinet menyusul selesainya masa tugas Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.
"Bukan dalam prinsip akomodatif, harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).
Menurut legislator Komisi IX DPR RI itu, Presiden Jokowi tentu paham sosok yang dibutuhkan untuk masuk kabinet demi membantu kelancaran eks Gubernur DKI Jakarta memimpin Indonesia.
"Harus lebih kualitatif, lebih prospektif, ya, lebih berbasiskan tentu kebutuhan pemerintahan ini seperti apa," tutur Willy.
Di sisi lain, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengaku pernah mengikuti diskusi yang dihadiri para elite partai politik koalisi pendukung pemerintah.
Dari situ, ada pembicaraan di antara petinggi partai tentang perlunya perombakan atau reshuffle kabinet era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ya, kemarin diskusi sama beberapa ketua umum, ya, tentang kebutuhan itu (reshuffle, red) kabinet ada, iya," kata Willy.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya berharap reshuffle atau perombakan kabinet lebih mengedepankan sisi kualitas dan bukan bertujuan mengakomodasi sosok tertentu agar masuk lingkaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
- Fauzi Amro Lepas Rombongan Mudik Gratis SAFA ke Sumsel
- 2 Anak Buah Surya Paloh Kompak Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Alasannya Sama
- Usut Kasus CSR BI, KPK Periksa 2 Anggota DPR dari Nasdem
- Anggota Brimob Tembak Warga di Sulut, Legislator NasDem: Polri Harus Menindak Pelaku dengan Tegas
- Propam Tangkap Kapolres Ngada, Legislator NasDem Harap Penyidikan Transparan
- Soal Program Remaja Bernegara, Wantim NasDem Bicara Pentingnya Pendidikan Politik