Soal Wakil Gubernur, Herman H.N: Saya Tunggu Arahan DPP PDIP
jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Bakal calon gubernur (balongub) Lampung Herman H.N. mengaku masih menunggu arahan DPP PDI Perjuangan terkait empat nama yang diajukan sebagai pendampingnya maju di pilgub 27 Juni 2018.
Menurut Herman, surat tugas dari DPP PDIP sudah dia laksanakan. Hal itu dibuktikannya dengan melakukan konsolidasi ke pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting di seluruh kabupaten/kota.
"Saya sudah kesekian kalinya melakukan konsolidasi sampai tingkat ranting agar PDIP lebih bagus lagi untuk menang di Pilgub," kata Herman saat ditemui di kantor DPD PDIP Lampung, Jumat (27/10).
Untuk nama pendamping dan partai koalisi, dia mengakui sudah mengantongi meski masih dalam empat nama yang diusulkan. "Ada lah, nanti tunggu DPP saja. Kita sifatnya mengusulkan," kata Wali Kota Bandarlampung ini.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay mengatakan, DPP PDIP menugaskan Herman untuk melakukan konsolidasi sampai tingkat anak ranting. Dan hal itu sedang dilakukan.
"Rapat hari ini bagian dari konsolidasi Pak Herman. Maka, kita undang seluruh wakil sekretaris internal DPC di 15 Kabupaten/kota," jelas Mingrum.
Surat tugas merupakan tindak lanjut DPD untuk membuat laporan ke DPP. "Yang saya dengar ada beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi wakil," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Lampung Endro Suswantoro Yahman mengatakan, Herman memang mendapatkan penugasan secara tertulis dari DPP PDIP selama dua pekan sejak Selasa (10/10). Surat tugas untuk mencari bakal calon wakil gubernur (balonwagub) dan konsolidasi ke internal partai.
Bakal calon gubernur (balongub) Lampung Herman H.N. mengaku masih menunggu arahan DPP PDI Perjuangan wakilnya maju di Pilgub Lampung 2018.
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral