Soal Wikileaks, SBY Minta Australia Bicara
jpnn.com - BOGOR - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tudingan yang diungkapkan situs Wikileaks yang menyebutnya terlibat kasus dugaan korupsi. Atas informasi yang juga membawa nama pihak Australia itu,
Presiden meminta agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan ataupun keterangan yang dapat menimbulkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia.
Presiden juga meminta Australia mengeluarkan pernyataan yang jelas. "Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama Ibu Megawati dan saya sendiri tidak dicemarkan," tegas Presiden dalam jumpa pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Kamis, (31/7).
Presiden mengajak untuk kedua negara menegakkan hukum secara bersama-sama, jika memang ada WNI yang terlibat. "Indonesia seperti Australia, adalah negara hukum. Kami menghormati hukum. Indonesia sekarang ini tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi agresif, tanpa pandang bulu. Jadi kalau memang ada yang dianggap terlibat, ungkap, usut, dan proses secara hukum. Australia bicaralah tentang Wikileaks, jangan diam karena kalau diam menimbulkan kecurigaan," tegas Presiden.
Di akhir keterangan, SBY juga berharap Gubernur BI dapat memberikan penjelasan yang tepat, lengkap, dan teknis. "Tegakkan kebenaran karena dengan tegakkan kebenaran kita akan mendapatkan keadilan," ujarnya.
Mendampingi SBY dalam keterangan pers itu antara lain, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Swara dan Dirjen Perbendahaaran Kementeri Keuangan Marwanto Harjowiryono. (flo/jpnn)
BOGOR - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tudingan yang diungkapkan situs Wikileaks yang menyebutnya terlibat kasus dugaan korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TNI AL Gelar Surya Bhaskara Jaya dan Pembinaan Karakter Maritim di Atas Kapal Perang
- Menjelang Debat Calon Ketum ILUNI FHUI, Rahmat Bastian Siapkan 3 Program Andalan
- Perihal Proyek Bendungan Budong-Budong, Laskar Merah Putih Minta KPK dan Kejagung Turun Tangan
- BKN Resmi Umumkan Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Menteri P2MI Dorong Peningkatan Skill PMI untuk Tekan Eksploitasi
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Bernilai Miliaran, Begini Kronologinya