Soetrisno Bachir: Gerakan Ekonomi Syariah Jangan Musiman
Pengembangan ekonomi syariah juga harus menjadi penjuru dari pembangunan ekonomi nasional. “Pemerintah perlu menggerakkan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk secara serius membangun ekonomi syariah, karena ini adalah cara efektif untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan" jelas Soetrisno.
Keseriusan terhadap ekonomi syariah ini tercermin dari antusiasme para tokoh yang juga aktif dalam forum tersebut seperti oleh praktisi perbankan syariah Zainul Bahar Noor, pimpinan ICMI Marwah Daud Ibrahim, dan Sofwat Hadi, anggota DPD RI serta para aktivis dari berbagai parpol, ormas, dan kekuatan politik lainnya.
Para peserta diskusi juga menyadari bahwa ekonomi syariah dapat menjadi pilar kemandirian perekonomian rakyat dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Mereka berpendapat bahwa inilah wujud praktis dari ekonomi kerakyatan.
Seorang peserta mengisahkan bahwa Kerajaan Inggris pun mengakui bahwa perbankan syariah bisa memberikan jawaban yang tidak bisa dilakukan perbankan konvensional karena penekanannya pada ekonomi moral.
“Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di pasar finansial negara-negara Muslim, tetapi juga di pasar non-Muslim. Dunia mengakui bahwa sektor keuangan syariah mampu bertahan dari krisis 2008,” pungkas Soetrisno Bachir selepas acara diskusi Majelis Reboan tersebut.
Sebagaimana diketahui, bahwa KB PII adala perhimpunan yang mewadahi alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) yang banyak mewarnai sejarah umat Islam Indonesia sejak tahun 1947.
Perhimpunan KB PII sendiri didirikan pada 28 Mei 1998 di Masjid Istiqlal di Jakarta. Hingga saat ini KB PII telah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, serta hampir keseluruhan Kabupaten /Kota di Indonesia. (sam/jpnn)
JAKARTA - Gerakan Ekonomi Syariah harus diimplementasikan dengan agenda yang jelas dan sistematis. Jangan hanya spodaris dan musiman. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru