Soft Landing
Oleh Dhimam Abror Djuraid

Nilai-nilai timur itu bisa muncul dari Islam, konfusianisme China, dan shintoiesme Jepang. Kapitalisme bisa menjadi motor kemakmuran ekonomi dan etika ketimuran bisa menjadi sumber kesejahteraan jiwa.
Sen menjadikan manusia sebagai pusat dari kebijakan pembangunan sehingga pembangunan disebut sebagai "pembangunan manusia’’ atau human development. Di Indonesia hal itu diwujudkan dalam bentuk portofolio menteri koordinator pembangunan manusia yang dijabat oleh Muhadjir Effendy.
Kementerian inilah yang seharusnya merumuskan pembangunan manusia secara utuh sesuai dengan jargon yang dulu terkenal di zaman Orde Baru, pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan haruslah membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan.
Sen mengganggap kebebasan sebagai sesuatu yang esensial bagi martabat manusia. Kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap bernilai menjadi tolok ukur kualitas kehidupan seorang manusia.
Manusia harus dibangun kemampuannya untuk menjadi lebih manusiawi. Tugas pembangunan adalah membangun manusia yang lebih manusiawi.
Sen memberikan pondasi yang baik dalam welfare economics dan mengingatkan akan pentingnya mengembalikan dimensi etis dalam pembangunan.
Pengingkaran terhadap hak asasi akan menjadi kendala bagi pembangunan manusia karena jaminan akan hak asasi manusia dapat mengurangi risiko bencana sosial ekonomi yang biasa disebut sebagai crashed landing.
Pilihan sudah tersedia di depan mata. Sejarah juga sudah mengajarkan dan menunjukkan bukti-buktinya.
Pilihan sepenuhnya ada di tangan rezim yang berkuasa, apakah menginginkan pendaratan yang mulus, soft landing, atau sebaliknya, crashed landing
- Film tentang SU 1 Maret, Meninggikan Soeharto, Menghilangkan Peran Sultan HB IX
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Disebut Mau Tiru Rezim Orde Baru
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Silakan Baca, Ini 7 Lagu Berlirik Kritis tentang Polisi
- Pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin soal DPN Bisa Mengurusi Hutan dan Sawit Menuai Kritik