Sogok DPRD Seluma, Pengusaha Dijerat KPK

Oleh KPK, Ali dijerat dengan  Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Johan menambahkan, proses yang terkait penyidikan terhadap Ali segera dilakukan. "Pemanggilan untuk pemeriksaan tentu segera kita lakukan," sambungnya.

Dalam kasus ini, Murman telah menjadi terdakwa. Dalam surat dakwaan terungkap bahwa polititi Partai Demokrat itu selama periode 25 Maret hingga 12 April 2010 memberi cek BCA masing-masing senilai Rp 100 juta dan uang tunai antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta kepada 27 anggota DPRD Seluma.

Menurut jaksa KPK,  uang itu dibagi-bagi di kantor perwakilan Pemkab Seluma di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan dan Hotel Idola di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, dengan maksud agar angota DPRD Seluma memroses dan menyetujui Ranperda Pengikatan Dana Infrastruktur. Setelah Ranperda diketok palu pada 30 November 2010, Murman memanggil Kadis Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Paman, untuk mengatur agar PT Puguk Sakti Permai (PSP) memenangkan tender.

Menurut KPK, PT PSP Sendiri adalah perusahaan milik Murman. Bahkan pengurus perusahaan, kata JPU, juga dari kerabat Murman. PT PSP sendiri sebenarnya tidak layak memegang kontrak senilai Rp 350 miliar di Seluma. Namun  akhirnya PT PSP pada 15 Maret 2011 mengantongi kontrak pengerjaan jalan hotmix sebesar Rp 338,57 miliar.