Sogok Penyidik KPK, Wali Kota Kader Golkar Dihukum 2 Tahun Penjara

jpnn.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang didakwa menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
Namun, majelis hakim tidak mencabut hak politik kepala daerah yang juga kader Partai Golkar itu.
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua,” kata Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis saat membacakan amar putusan untuk terdakwa Syahrial di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (20/9).
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman lain untuk Syahrial, yakni denda Rp 100 juta. Jika tidak membayar denda tersebut, Syahrial harus menggantinya dengan hukuman empat bulan kurungan.
Hakim memiliki sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hukuman untuk Syahrial.
Pertimbangan yang memberatkan ialah perbuatan Syahrial bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun pertimbangan yang meringankan hukuman ialah Syahrial selalu bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, serta menjadi tulang punggung keluarga.
Namun, vonis itu tidak mencabut hak politik Syahrial. Walakin, hakim menolak permohonan terdakwa menjadi justice collaborator.
Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial yang juga kader Golkar dinyatakan terbukti bersalah menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator