SOHE Minta MA Batalkan Kemenangan ALDY

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Agung mulai menyidangkan gugatan Syahrial Osman-Helmi Yahya (SOHE) terkait hasil penetapan KPU  atas Pilkada Gubernur Sumsel. Pembacaan pengajuan permohonan keberatan terhadap KPU Sumsel itu dibacakan dalam sidang perdana di ruang sidang Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tipikor lantai 2 di Jl HR Rasuna Said Jakata Selatan, Kamis (25/9).

SOHE melalui tim kuasa hukumnya Bambang Hariyanto dan Chairul S Madia dan rekan keberatan atas keputusan KPUD Sumsel No : 45/KPTS/KP.SS/C/IX/2008 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumsel 208 tangal 11 September 2008. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Prof Paulus Effendi Lotulung.

Dalam pokok perkara, tim SOHE menyebutkan bahwa UU RI No 32/204 pasal 86 hingga pasal 108 telah mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Bahwa dalam permohonan keberatan terhadap dua hal, pertama terhadap proses pemungutan suara yang cacat hukum karena diwarnai berbagai kecurangan dan pelanggaran. Kedua, terhadap perhitungan suara hasil pemilihan kepala daerah dan waki kepala daerah gubernur Sumsel yang mempengaruhi perolehan suara pemohon (SOHE) oleh termohon (KPUD Sumsel)," papar Bambang.

Selain itu, tim advokasi Syahrial Oesman-Helmy Yahya (SOHE) minta majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menyidangkan gugatan mereka terhadap keputusan KPUD Sumsel, untuk membatalkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel (pilgub), dan dilakukan pemilihan ulang. Tuntutan itu termuat dalam 8 petitum SOHE.

Delapan petitum itu ialah, memohon kepada majelis hakim agung untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon (SOHE) untuk seluruhnya. Lalu, menyatakan proses penghitungan suara oleh termohon (KPUD Sumsel) cacat hukum karena bertentangan dengan UU RI No 32/204 jo UU No 22/207.

Ketiga, menyatakan batal semua proses penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumsel yang diselenggarakan KPU Sumsel pada 4 September 208 dan 11 September 2008.

"Membatalkan surat keputusan KPUD Sumsel No 45/KPTS/KPU.SS/C/IX/2008 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumsel tahun 208 tangal 11 September 208," tukasnya.