Sohibul Iman Tegaskan Mardani PKS Pelopor #2019GantiPresiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengomentari tagar #2019GantiPresiden yang terus menjadi viral. Bahkan, Presiden Joko Widod pun ikut mengimentari #2019GantiPresiden.
Menurut Sohibul, inisiator gerakan itu adalah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. "Memang yang pertama mencetuskan adalah Saudara Mardani Ali Sera itu iya," ujar dia di Polda Metro Jaya, Senin (9/4).
Sohibul menjelaskan, gerakan itu merupakan refleksi atas keinginan masyarakat akan perubahan. Namun, mantan rektor Universitas Paramadina itu tak memerinci soal kalangan masyarakat yang menginginkan ganti presiden.
"Sekarang, sudah jadi gerakan seluruh masyarakat yang ingin perubahan. Untuk masyarakat mana, saya tidak tahu, harus disurvei," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi ikut angkat bicara menyikapi gerakan tersebut. Dia mengatakan, gerakan yang kini diwujudkan dalam bentuk kaus tak masuk akal.
"Masa kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu berkehendak, bisa. Kalau rakyat tidak mau, ya tidak bisa. Juga kehendak dari Allah," ujar Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan (GK) di Bogor, Jawa Barat pekan lalu.(mg1/jpnn)
Presiden PKS Sohibul Iman meyakini gerakan #2019GantiPresiden yang digagas Mardani Ali Sera merupakan refleksi keinginan masyarakat akan perubahan.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- PKS Gelar Pawai Sepeda, HNW Ajak Umat Siapkan Fisik untuk Ramadan
- Tantangan Bagi Kepala Daerah Baru, Rahmat Saleh Ingatkan 4 Hal Penting Ini
- 3 Pesan Penting Sekjen PKS kepada Semua Anggota DPRD
- Fraksi PKS: Parlemen Uni Eropa Harus Gunakan Kekuatannya Mendukung Palestina Merdeka
- Honorer R2/R3 Datang Mengadu, Mardani Surati Mendagri, Pengangkatan PPPK Dipercepat
- Inisiator Sumbar Cerdas Rahmat Saleh Berharap Kuota Beasiswa KIP tak Hanya Utamakan Kampus Negeri