Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Buruh Bhineka Tunggal Ika (SBBTI) mengharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru dapat berjalan lancar.
Humas Solidaritas Buruh Bhineka Tunggal Ika Safrudin mengatakan masa transisi pemerintahan Jokowi dan Prabowo harus kolaboratif dan menjadi penentu kemajuan Indonesia.
“Sebaiknya Pak Prabowo membentuk tim transisi untuk melakukan koordinasi dengan pihak Istana. Masa enam bulan adalah waktu yang pendek. Saya yakin dengan dibentuknya tim transisi yang kolaboratif maka Indonesia Emas 2045 akan terwujud,” kata Safrudin, Senin (29/4/2024).
Dia menambahkan tim transisi sangat penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan Jokowi- Ma'aruf Amin ke Prabowo - Gibran.
"Apa yang telah dicapai dan belum dilakukan oleh pemerintahan Jokowi bisa dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo. Dengan begitu, tidak ada kendala lagi nantinya pasca-Prabowo -Gibran dilantik," ujar Safrudin.
Dia menambahkan tim transisi harus diisi oleh orang-orang yang perfect di bidangnya masing-masing.
Soal siapa saja yang akan mengisinya, Safrudin menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Prabowo Gibran.
“Setelah dilantik Pak Prabowo tinggal melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, tidak ada kendala lagi. Dengan tim transisi yang kolaboratif, begitu Prabowo dilantik, kabinetnya langsung tancap gas," ujar Safrudin.
Solidaritas Buruh Bhineka Tunggal Ika (SBBTI) mengharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Yayasan GSN Salurkan Pupuk Gratis dan Sprayer ke Petani di Magelang
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo