Solusi Atasi Polemik Kapolri: Jokowi Jangan Terlalu Banyak Mikir!
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dihadapkan pilihan yang sulit terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Pasalnya, kedua opsi yang tersedia sama-sama memiliki resiko besar.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting, Djayadi Hanan mengatakan, jika Jokowi memilih batalkan pelantikan BG, maka dia akan berhadapan dengan tekanan dari DPR. Dia yakin bahwa DPR akan mempermasalahkan keputusan Jokowi itu.
"Mungkin dia akan ditanya, interpelasi, hak angket dan sebagainya," kata Djayadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/2).
Situasi ini, tambahnya, berdampak cukup serius mengingat dukungan kepada Jokowi di DPR pada dasarnya sudah lemah. Apalagi, PDIP yang merupakan mesin politik terbesar Presiden RI ke-7 itu justru ngotot ingin BG dilantik.
Namun, lanjut Djayadi, keputusan tetap melantik BG juga memiliki resiko yang sama besar. Resiko yang dimaksud adalah citra Jokowi di mata masyarakat akan anjlok dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dipertanyakan.
"Akibat lanjutannya, program-program pemberantasan korupsi presiden akan selalu jadi kontroversi jika jadi melantik Budi Gunawan," terangnya.
Tapi, tambah Djayadi, yang terpenting sebenarnya adalah Jokowi membuat keputusan secepatnya. Pasalnya, resiko yang dihadapi justru lebih besar lagi jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut.
"Presiden jangan terlalu banyak berpikir, jangan mencari-cari, misalnya tunggu proses hukum selesai, proses hukum yang mana? Sekarang tinggal dihitung saja resikonya secara hukum, politik, pemberantasan korupsi, mana yang dia sanggup (hadapi)," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dihadapkan pilihan yang sulit terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH