Solusi Demokratis Ala Iran: Abaikan Israel, Palestina Tentukan Semua

jpnn.com, JAKARTA - Republik Islam Iran berpendapat normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan rezim apartheid Israel adalah pendekatan yang keliru.
“Pendekatan keliru ini membuat mereka mengabaikan pihak-pihak pembela hak bangsa Palestina dan jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh AS dan rezim Zionis yang tujuan utamanya hanya memecah belah bangsa Islam dan melanjutkan hegemoni,” tulis pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Selasa.
Republik Islam Iran menyerukan kepada negara-negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel agar meninjau kembali langkah itu dikarenakan adanya berbagai gerakan resistensi dan perlawanan bangsa Palestina.
Bagi Republik Islam Iran, solusi demokratis adalah menganggap Israel tidak pernah ada dan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina.
Secara umum solusi usulan Republik Islam Iran yang telah dikomunikasikan ke Sekretaris Jenderal PBB mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertama, seluruh pengungsi Palestina memiliki hak untuk kembali ke tanah air mereka.
Kedua, seluruh masyarakat Palestina, penganut agama apa pun (Islam, Kristen, Yahudi) harus menentukan nasib, masa depan dan sistem politik negara mereka melalui proses referendum yang adil dan demokratis.
“Ketiga, berdirinya sistem politik pilihan mayoritas rakyat Palestina,” ujar Kedubes Iran.
Keempat, sistem politik pilihan mayoritas masyarakat Palestina akan memutuskan tentang nasib pihak-pihak pendatang ke wilayah Palestina.
Republik Islam Iran menyebut solusinya bagi konflik Palestina-Israel demokratis. Namun, usulan tersebut jelas-jelas mengabaikan aspirasi salah satu pihak
- Waka MPR Hidayat Nur Wahid: Netanyahu Lebih Pantas Ditangkap ICC Dibandingkan Duterte
- Bantah Israel, Trump Menjamin Warga Palestina Tak Akan Diusir dari Gaza
- Blokade Israel Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza
- Menlu China Tolak Usulan Trump soal Gaza
- Donald Trump Berkuasa, Amerika & Hamas Berdialog Langsung Tanpa Perantara
- Pakar Ingatkan Dampak Jangka Panjang Boikot yang Ditunggangi Kepentingan Bisnis